Hubungan antara Keadilan, Efisiensi, dan Efektifitas dalam Kebijakan Publik


Fakta bahwa keadilan, efisiensi dan efektfitas yang seringkali bertentangan berarti bahwa pembuat kebijakan harus memperkirakan perpaduan yang tepat yang akan menjadi konsisten dengan ketertarikan publik. Pendapat publik atau pengumpulan pilihan yang sederhana dapat menjadi indicator penting dari apa yang membuat perpaduan itu tepat terkecuali bahwa sikap warga Amerika terhadap keadilan sangatlah kompleks sehingga akan sulit untuk membayangkan cadangan kebijakan yang jelas akan muncul dari hal ini. Di wilayah ketidakadilan ekonomi, contohnya, masyarakat kita menerima pengukuran ketidakadilan yang luas, bahkan mewarisi ketidakadilan. Sebagian besar warga Amerika percaya bahwa perbedaan kekayaan dan pendapatan secara umum dihasilkan dari perbedaan usaha, keahlian, perkiraan, dan perusahaan dan oleh karenanya menjadi sah (lihat Tobin 1970; Hochschild 1981; Kluegel 1985). Tetapi keinginan untuk menerima ketidakadilan secara umum dilunakkan oleh tekanan yang gigih dan berkepanjangan dari apa yang disebut Tobin (1970) “egalitarianism khusus.” Ini merupakan pandangan bahwa benda langka tertentu, seperti hidup, kesehatan dan kewarganegaraan, harus secara dibagi lebih adil daripada kemampuan untuk membayarnya. Perundang-undangan di abad-abad terakhir mencerminkan jangkauan luas egalitarianism khusus dalam ketentuan jasa dan barang khususnya bagi mereka yang tidak mampu membayarnya.

Di sisi lain, ahli ekonomi dan analis kebijakan yang dilatih secara klasik yang memberikan nilai besar pada keadilan percaya bahwa sudah seharusnya untuk mendapatkan pencapaian dengan intervensi pemerintah sesedikit mungkin. Tobin (1970) menyebut individu ini “egalitarian umum.” Mereka berpendapat bahwa intervensi khusus membawa ketidakefisienan dan dengan intervensi yang lebih spesifik makan ketidakefisienan akan menjasi lebih serius. Permasalahan keadilan dan kesamaan social harus diselesaikan di tingkat yang lebih umum melalui perpajakan pendapatan dan kekayaan dan pembagian penghasilan kembali. Permasalahan efisiensi, di sisi lain, harus diselesaikan oleh kebijakan pemerintah yang membuat pasar untuk bekerja denga lebih kompetitif. Egalitarian umum berpendapat bahwa bukan hanya tidak efisien bagi pemerintah untuk mencoba mengurangi kesamaan ekonomi dengan secara sengaja mengurangi harga susu atau upah minimum atau sewa apartemen atau harga tiket kereta subway dan sebagainya, tetapi bahwa hal ini seringkali melanggar tujuan utama yang coba diraih oleh kebijakan-sehingga menjadi tidak efektif. Bahkan dalam masyarakat totaliter, membetulkan harga barang di bawah yang seharusnya di pasar bebas mengurangi ketersediannya.

Sebaliknya egalitarian khusus yang mengamati orang-orang di perumahan tidak layak atau dengan kesehatan yang buruk secara insting ingin memberikan mereka barang-barang tersebut, egalitarian umum ingin memberikan lebih banyak uang dan membiarkan mereka kebebasan untuk membelanjakannya. Mereka percaya bahwa jika penerima tidak membeli rumah atau keperluan kesehatan dengan uang, itu karena ada hal lain yang lebih mereka butuhkan. Permasalahan dengan pendapat egalitarian umum itu adalah, tentu saja, bahwa ada batasan politik pada jumlah pajak yang dapat dipungut dan begitu pula dengan pembagiannya. Walaupun ahli ekonomi berpendapat bahwa suatu barang atau jasa bernilai lebih sedikit bagi yang membutuhkan disbanding sejumlah uang, pembuat undang-undang sekalipun demikian berkeinginan untuk membagikan lebih banyak barang daripada uang tunai kepada yang membutuhkan dikarenakan mereka ingin memastikan bahwa uang nantinya dapat digunakan untuk membeli barang yang sesuai dengan nurani social kita-makanan, hunian, dan akses kesehatan-daripada barang yang tidak sesuai. Oleh karena itu, walaupun ahli ekonomi berpendapat bahwa memberikan uang tunai dirasa lebih efisien, tetapi hal ini tidaklah layak, dan analis politik berpendapat bahwa apa yang dirasakan oleh egalitarian umum adalah pendapat yang suboptimal.

Tetapi bahkan ketentuan barang dapat diraih dengan kurang lebih cara yang langsung. Pemerintah dapat menyediakan barang itu sendiri-dilihat oleh egalitarian umum sebagai cara yang paling tidak efisien untuk mengurangi ketidakadilan-atau juga dapat menyediakan voucher untuk membeli barang, hal terakhir dianggap sedikit tidak efisien disbanding uang tunai, tetapi lebih efisien daripada ketentuan langsung pemerintah terhadap barang (lihat, contoh, Tobin 1970).

===

Artikel ini diterjemahkan oleh Dian Translation. 

Leave a Comment

Tanya Admin
Tanya admin.
Dian Translation
Hai, Kakak.
Butuh jasa translate, proofreading, Turnitin, atau parafrase?
Chat di sini ya!