Walaupun tidak berada dalam kategori yang sama dengan keadilan, efisiensi dan efektifitas karena ini merupakan nilai instrumental, bukan substansial, kriteria lain dimana kebijakan publik harus dievaluasi yaitu kelayakan politik. Elikin dan Cook (1985), Mantell (1985), dan Kelman (1981) memikirkan mengapa pendekatan dorongan pasar dalam kebijakan lingkungan (yaitu, pajak atas polusi) tidak diadopsi oleh pemerintah dengan sebagian besar analis menganggapnya secara teori sebagai cara paling efisien untuk mengurangi polusi. Mereka menyimpulkan bahwa di masa sekarang pendekatan ini tidak hanya sulit secara teknis, tetapi juga tidak layak secara politik. Sehingga di setiap wilayah kebijakan beberapa cadangan akan ditolak, bukan karena mereka tidak ada dalam ketertarikan publik, maka, tidak pada dasar efisiensi atau efektifitas atau bahkan keadilan, tetapi karena kebijakan tidak bisa mendapatkan dukungan politik. Di sisi lain, hal ini mungkin untuk memanipulasi dukungan politik. Kelayakan politik dapat juga dilihat sebagai svariabel yang membatasi atau dimanipulasi (khusunya lihat, Bardach 1977).
Peter May (1986) mendefinisikan tiga jenis pengujian kelayakan politik yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Yang pertama mencakup penilaian tentang kemungkinan bahwa sebuah kebijakan akan diadopsi dan dilaksanakan tanpa diubah dengan tidak diterima oleh birokrat di level yang lebih rendah. Yang kedua mempertimbangkan batasan politik yang diwariskan di dalam sebuah kebijakan dan sejauh mana mereka dapat dilonggarkan.mengetahui fitur yang dimasukkan dalam proposal kebijakan untuk membangun koalisi pendukung atau memperluas legitimasi, sehingga mengurangi oposisi, sangatlah penting bagi kesuksesan proposal kebijakan manapun.
Jenis pengujian ketiga dari kelayakan politik ialah harga politik yang harus dibayar untuk setiap tindakan. Karena mendapatkan persetujuan atau melaksanakan proposal kebijakan dapat melibatan konsesi yang melemahkan wibawa politik advokat kebijakan atau mengalihkan perhatian dari isu politik penting lainnya, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan hal ini sebelum mereka mengaitkan diri mereka sendiri dengan proposal. Sehingga sebuah proposal kebijakan dapat menjadi layak dalam arti memiliki kemungkinan adopsi yang cukup, tetapi biaya politik atau konsekuensinya dapat menjadi besar karena untuk menyesuaikan modifikasi dan untuk berargumen melawan proposal tersebut. Lebih jelasnya, kelayakan politik merupakan kriteria yang penting dalam menguji cadangan kebijakan. Sesungguhnya, pengakuan dan analisa akan hal ini mungkin menjadi salah satu kontribusi penting dari ilmu politik terhadap bidang analisa politik.
—
Artikel ini diterjemahkan oleh Dian Translation
Leave a Reply