Kriteria Pengujian Kebijakan Publik


Artikel ini menganjurkan kerangka kerja yang mana untuk mengorganisir informasi dan menguji cadangan-cadangan kebijakan. Dalam kerangka kerja ini, keadilan, efisiensi, efektifitas dan kemungkinan politik adalah kritera untuk memilih cadangan kebijakan. Sebagai tambahan, kerangka kerja memuat strategi-formula kebijakan dan struktur kepatuhan-untuk mencapai nilai-nilai ini. Diantara tiga tipe utama cadangan kebijakan desegregasi sekolah yang diterapkan sejak Dewan Pendidikan Brown v.–kebebasan memilih, penempatan wajib dan magnet-kesukarelaan—cadangan magnet-kesukarelaan mencapai keadilan, efisiensi, dan efektifitas terbesar dikarenakan sangat tergantung pada pasar-seperti dorongan dan sebuah pendekatan pembuatan keputusan bertahap.

Analisa kebijakan desegregasi sekolah, seperti halnya analisa wilayah kebijakan lainnya, telah mengalami banyak kesulitan dari adanya persaingan teori, paradigm, dan kriteria oengujian. Cadangan kebijakan didiskusikan dan diuji oleh banyak kriteria yang berbeda dan bertentangan dimana dasar dari tiap kesimpulan analisanya pada manfaat terkait dari tipe yang berbeda dari rencana desegregasi sekolah tidaklah jelas. Artikel ini berusaha untuk menyimpulkan kriteria dari literature analisa kebijakan untuk membuat sebuah kerangka kerja yang mana kebijakan desegregasi sekolah dan kebijakan lainnya, dapat diuji untuk membantu memperjelas, di setiap waktu, debat panas terhadap pilihan cadangan kebijakan.

Literature kebijakan publik akan tampak menjadi sumber penjelasan dan koherensi yang tidak meyakinkan bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan yang mencari panduan atas pilihan kebijakan. Bidang ini telah menghasilkan sebuah literature yang memiliki berbagai fokus dan peralatan analitik yang disebut sebagai “babel lidah” oleh Bobrow dan Dryzek (1987) (p.5). Walaupun tulisan ini secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama-analisa presktiptif dan prediktif desktiptif-tiap-tiap kategorinya dapat dibagi lagi menjadi sub-kategori.

Analisa presktiptif mencoba untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan dengan merasionalkan ppemilihan cadangan kebijakan sehingga kebijakan dan program pemerintah menjadi yang terbaik dalam pencapaian tujuannya. Cabang analisa kebijakan ini, disebut juga dengan “pengetahuan kebijakan: memiliki dua aliran: karya teoritis, kualitatif yang dimodelkan oleh Dror (1968), Lasswell (1950) dan Lindblom (1959, 1979); dan karya kuantitatif yang sebagian besar didominasi oleh ilmu ekonomi kesejahteraan, analisa efektifitas-biaya, permodelan pilihan publik, analisa keputusan dan pemrograman linier (lihat Stokey dan Zeckhauser 1978 untuk gambaran).

Analisa prediktif deskriptif, yang secara umum dilakukan oleh ilmuwan politis, berusaha untuk menalar dan menguji kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Mereka dapat dibagi menjadi (1) usaha atas pengklasifikasian kebijakan menjadi beberapa kategori (yaitu distributive, redistributive dan pengaturan seperti halnya di Lowi 1964; Salisbury 1968; Uslaner 1985); (2) analisa kuantitatif dari faktor-faktor yang terkait dengan pengeluaran kebijakan dan keluaran lainnya di seluruh kota, sekolah, distrik, Negara bagian, dan bangsa-bangsa (seperti dalam Cnudde dan McCrone 1969; Hofferbert 1966; Lewis-Beck 1977; Lineberry dan Fowler 1967; Sharkansky dan Hofferbert 1969; Rossel dan Crain 1982; Rossel 1990a, 1990b); (3)studi kasus kualitatif dari satu atau banyak wilayah kebijakan (seperti dalam Kirp 1982; Elkin dan Cook 1985; Mantel 1985; Kelman 1981; Edmonds dan Reilly 1985; Wilson 1984; Hochschild 1984; Rodgers 1986; Levitan 1985; Marmor 1983; Cochran dll 1990; Heidenheimer, Heclo dan Adams 1990); (4) studi kasus penerapan dan analisa kebijakan dari faktor yang akan mengarah pada penerapan yang berhasil (seperti dalam Pressman dan Wildavsky 1973; Mazmanian dan Sabatier 1989); (5) teori dari proses kebijakan yang menjelaskan subsistem dan kerangka kerja institusional kebijakan dalam istilah universal yang dapat diterapkan pada wilayah kebijakan yang berbeda (seperti dalam Hofferbert 1977; Kingdon 1984, Kiser dan Ostrom 1982; Sabatier 1991b); (6) karya teoritikal dari bidang itu sendiri (seperti dalam Bobrow dan Dryzek 1987; Sabatier 1991a) dan pengujian kritis dari konsep pentingnya (terbaru, Stone 1988); dan (7) sejumlah studi dari proses pembuatan kebijakan yang sedikit berbedan dari apa yang biasa disebut sebagai ilmu politik atau penelitian politik terkecuali mereka memiliki kata “kebijakan” dalam judulnya.

Saya akan berargumentasi bahwa ada, atau seharusnya ada, sebuah urutan wajar di sepanjang studi ini yang membedakan analisa kebijakan dari analisa politik atas proses pembuatan kebijakan. Analisa kebijakan lebih mengutamanan isi kebijakan daripada hal lainnya. Proses memang penting, tentu saja, tetapi utamanya karena hal tersebut membantu kita untuk memahami isi dari sebuah kebijakan dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Analisa politik, sebaliknya, mengutamakan proses dan tingkah laku politik hampir sebagai sebuah akhir dalam dan dari analisa itu sendiri. Isi kebijakan hanya penting sejauh ia membantu kita untuk memahami proses dan tingkah laku politik (lihat juga Sabatier 1991a). Analis politik, sebaliknya, melihat pemerintah dalam istilah instrumental-tujuannya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebuah pandangan yang dimodelkan oleh karya perintis dari Lasswell (1950), yang melihat tujuan dari “ilmu politik,” sebagai penggabungan dan penyatuan teori dan praktek untuk manfaat bagi manusia.

Pandangan instrumental yang proaktif ini ditunjukkan oleh literature preskriptif di bidang tersebut, tetapi juga merupakan alasan mendasar yang implisit bagi analisa prediktif deskriptid dan bagi sebagian besar tipe analisa politik umum di dalam ilmu politik-studi kasus kualitatif dari satu atau banyak wilayah, seperti energy, lingkungan, kesejahteraan social, pendidikan, hak sipil, kesehatan, criminal, ekonomi, maupun pertahanan. Studi kasus ini secara umum mencakup pengujian dari sejarah perundang-undangan dalam sebuah wilayah kebijakan, sebuah diskusi atas tujuan kebijakan dan konflik politik, dan/atau sebuah pengujian atas sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya, faktor yang mempengaruhi dan pengujian terhadap kesuksesan proposal kebijakan lainnya. Semua studi kasus sering nampak menjadi atheoretical dan tidak memiliki rangkaian yang umum (lihat juga Sabatier 1991a).

Di sisi lain, sisi oreskriptif dari analisa kebijakan yang dimulai sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pembuatan kebijakan dan memberikan panduan dalam menguji alternated kebijakan telah kehilangan dukungan dalam tahun-tahun terakhir. Stone menulis di tahun 1988 bahwa ketidakpuasannya dengan bidang kebijakan publik dan analisa kebijakan “timbul dari penolakan mendasar akademi atas politik yang mendukung analisa rasional” (p. vii). Bobrow dan Dryzek (1987) mengkaji sisi matematis dari analisa politik yang didasarkan pada ilmu ekonomi kesejahteraan dan teori pilihan publik dan menyimpulkannya sebagai nilai yang terbatas karena hal ini tidak sesuai dengan kenyataan politik. Bardach (1977) berargumen bahwa bantuan yang paling penting yang dapat diberikan oleh analis politik kepada pembuat kebijakan bukanlah sisi teknis, melainkan politis: merancang kebijakan dan program yang ada dalam konsepsi dan struktur dasar mereka dapat menahan hentakan dengan secara konstan merubah rangkaian tekanan politik dan social selama fase implementasi. Ia menyebut hal ini “penulisan-skenario”.

Oleh karena itu, sisi matematis dari analisa politik sering dianggap naif yang disebabkan oleh sisi apolitisnya, sedangkan literature ilmu politik seringkali dianggak kurang kuat karena sisi deskriptif dan atheoritisnya. Sepertinya, bagaimanapun, bahwa beberapa aspek dari tiap tradisi mungkin dapat digabungkan untuk memfasilitasi analisa politik. Banyak konsep yang digunakan dalam ilmu ekonomi kesejahteraan dan amalisa manfaat biaya, yang dihilangkan formula matematikanya, merupakan kriteria yang berguna untuk mengorganisir informasi yang ditemukan di studi kasus dan untuk menguji cadangan kebijakan. Ketika hal-hal ini digabungkan dengan bebeapa konsep dari ilmu politik, mereka membuat sebuah kerangka kerja untuk kriteria dengan cadangan mana yang dapat dibandingkan dan diuji sebelum pemakaian atau setelahnya. Kegunaan kerangka kerja ini untuk ilmuwan politik bergantung pada (1)sifatnya yang lebih kualitatif daripada kuantitatif, dan (2) cukup sederhana sehingga data dapat mudah diorganisir dan cadangan kebijakan lebih bersifat kualitatif.
Kerangka kerja ini ditunjukkan pada Figur 1. Analisa dibagii dalam studi isi kebijakan dan studi formulasi kebijakan. Kedua hal tersebut dapat diklasifikasikan lebih jauh menjadi nilai-nilai yang akan dicapai oleh sebuah kebijakan dan strategi untuk mencapat nilai-nilai tersebut. Pencakupan nilai dan strategi dalam satu kerangka kerja mencerminkan keberagaman studi kasus kebijakan publik yang dapat mencakup suatu analisa strategi atau isinya ataupun keduanya.

Tiap studi kasus dari suatu wilayah kebijakan dapat dianalisa dengan mengorganisir informasi ke dalam kategori-kategori ini. Studi yang fikus terhadap proses kebijakan dan mengabaikan hasil dari proses itu akan dengan jelas menggunakan bagian formulasi kebijakan dari kerangka kerja. Studi yang hanya terpusat pada kebijakan distributive tidak akan memiliki kegunaan bagi bagian karakteristik kepatuhan dari kerangka kerja. Studi yang hanya berurusan dengan cadangan kebijakan dan hasil hingga pengecualian proses kebijakan tidak akan memiliki kegunaan bagi bagian formulasi kebijakan dari kerangka kerja. Studi yang mempertimbangkan semua aspek dari suatu kebijakan, paling tidak hingga beberapa tingkatan, akan menggunakan keseluruhan kerangka kerja.

Saya telah membagi studi isi kebijakan menjadi dua kriteria substantive berikut untuk pilihan cadangan kebijakan: sebuah gagasan menyeluruh dari ketertarikan publik yang datang dari literature ilmu politik dan lebih banyak kriteria khusus dari keadilan, efisiensi dan efektifitas dari literature ilmu ekonomi kesejahteraan yang digolongkan di bawah golongan ketertarikan publik. Mereka merupakan nilai-nilai substantive yang akan dicapai dalam sebuah kebijakan. Sebagai tambahan, saya memasukkan kemungkinan politik dari literature ilmu politik sebagai kriteria lainnya, tidak harus merupakan bagian dari ketertarikan publik, yang mana cadangan kebijakan publik dapat dievaluasi. Kemungkinan politik pada utamanya merupakan sebuah kriteria instrumental-yaitu sebuah alat untuk mencapai nilai lainnya, tetapi karena hal ini adalah hal yang kritis terhadap kesuksesan kebijakan publik, oleh karena itu seringkali dilihat sebagai salah satu nilai yang harus dicari dan saling ditukarkan.

Studi isi kebijakan mencakup karakteristik kepatuhan dari cadangan kebijakan. Saya telah membayangkan hal ini sebagai rangkaian kesatuan dari sebuah model perintah-dan-pengawasan yang melibatkan lebih banyak peraturan langsung pemerintah kepada sebuah model dorongan pasar yang melibatkan lebih sedikit peraturan langsung pemerintah. Dengan cara yang sama, proses formulasi kebijakan dapat dilihat sebagai sebuah rangkaian kesatuan dari model komprehensif rasional kepada model yang bertahap. Walaupun hal ini biasanya merupakan pekerjaan yang deskriptif, namun juga dapat menjadi preskriptif. Maka dapat dikatakan bahwa, seseorang dapat merekomendasi bahwa sebuah proses komprehensif rasional dapat diadopsi dari sebuah kebijakan tertentu daripada menentukan hasil setelahnya yang sudah merupakan fakta bahwa ada proses yang terjadi. Kedua pilihan karakteristik kepatuhan dan karakteristik formulasi kebijakan merupakan strategi untuk mencapai nilai-nilai substantive dan sehingga penggunaan atas satu model dari model lainnya bergantung pada kemampuannya untuk melakukan hal ini pada wilayah politik tertentu manapun. Walaupun model-model ini sering dibicarakan seolah-olah salah satu lebih unggul dari lainnya untuk semua kebijakan, akan sangat mungkin bahwa rekomendasi untuk pengadopsian suatu model akan berbeda dari satu domain kebijakan dari domain kebijakan lainnya.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka kerja ini mungkin dapat digunakan di dalam satu wilayah kebijakan, dan untuk memperjelas konsep dan model yang sudah secara implisit memandu analisa kebijakan publik dan debat atas pilihan cadangan kebijakan. Kebijakan desegregasi sekolah digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep ini dikarenakan wilayah penelitian dari penulis dan literaturnya menunjukkan kurangnya keterkaitan dan struktur dalam mengevaluasi kebijakan publik. Diskusi yang selanjutnya dimulai dengan kriteria yang mana untuk memilih diantara cadangan kebijakan dan kemudian berlanjut pada karakteristik kepatuhan kebijakan dan karakteristik formulasi kebijakan. Begitulah sifat kebijakan desegregasi sekolah sehingga hal ini kemungkinan adalah perintah kausal dalam wilayah kebijakan ini. Walaupun mungkin asumsi yang paling umum adalah bahwa formulasi menentukan isi kebijakan, namun dapat juga terjadi bahwa hubungannya menjadi timbal balik atau bahkan bahwa isi kebijakan menentukan proses formulasi kebijakan dan model kepatuhan. Sebagai contoh, jika penelitian awal atau ideology politik mempengaruhi pembuat kebijakan terhadap suatu cadangan kebijakan tertentu yang membutuhkan implementasi bertahap dan revisi berkala dari kebijakan saat informasi baru muncul, maka dapat dimungkinkan bahwa isi kebijakan mempengaruhi formulasi kebijakan daripada sebaliknya.

Artikel di atas merupakan hasil penerjemahan yang dilakukan oleh Dian Translation. 

Leave a Comment

Tanya Admin
Tanya admin.
Dian Translation
Hai, Kakak.
Butuh jasa translate, proofreading, Turnitin, atau parafrase?
Chat di sini ya!