Dalam pembahasan kriteria untuk memilih alternatif kebijakan publik, kiranya ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan; Ketertarikan publik, keadilan, efisiensi, dan efektifitas. Berikut ini dibahasa secara detail keempat kriteria tersebut.
KETERTARIKAN PUBLIK
Walaupun beberapa ilmu politik percaya bahwa hal yang wajar itu ada sehingga cukup baik untuk didefinisikan dan disetujui untuk diberikan sebagai kriteria untuk memilih cadangan kebijakan (lihat Choran 1974), namun sulit untuk melihat bahwa seseorang dapat melakukan analisa kebijakan tanpa suatu konsepsi atas apa yang dianggap baik bagi masyarakat. Analisis secara pasti melibatkan klarifikasi dan ranking nilai, dan sebuah konsep yang dinginkan atas tujuan publik. Sudah sewajarnya, tanpa pendapat dari ketertarikan publik, tujuan tidak dapat dibuat. Mengapa kita harus menghapuskan kemiskinan, mengurangi polusi, ataupun menyimpan energy untuk generaasi mendatang? Mengapa pajak pegawai digunakan pendidikan publik dari kesemuanya? Akan mungkin membuat penilaian kritis terkait dengan keinginan dari berbagai cadangan kebijakan tanpa beberapa konsep dari ketertarikan publik. Begitu juga dengan ketertarikan publik yang merupakan sekedar pengumpulan dari pilihan-pilihan di masyarakat, karena sudah jelas bahwa apakah kita tahu bagaimana mengumpulkan pilihan yang bertentangan berdasarkan informasi ketertarikan publik yang tidak sempurna ke dalam pengukuran tunggal maupun atas fakta bahwa publik akan puas dengan apa yang dihasilkan.
Pada kenyataannya, tujuan kebijakan yang luas yang ditentukan oleh pemerintah memang terlihat mencerminkan sebuah konsep (atau konsep dari beberapa kelompok) atas ketertarikan publik yang lebih luas daripada ketertarikan diri individu ataupun grup manapun. Perundangan-undangan dan peraturan memasukkan tujuan-tujuan tersebut sebagai suatu lingkungan yang bersih, sebuah populasi yang sehat dan berpendidikan baik, sebuah pengurangan dalam ketidakadilan yang dihasilkan dari asal social yang berbeda, energy yang berlimpah dan aman, dan sebuah “jaringan aman” bagi warga tidak mampu. Fakta bahwa perundang-undangan dan peraturan juga dapat mencakup konsesi terhadap individu yang kuat dan kelompok yang tertarik tidak berarti bahwa ketertarikan publik bukanlah, paling tidak, sebuah kriteria implisit dalam membuat perundang-undangan dan peraturan. Jika analis dan pembuat kebijakan memiliki beberapa konsep atas ketertarikan publik ketika mereka membuat dan mengevaluasi, namun tidak berarti ada keseragaman dalam prinsip yang memandu mereka. Walaupun pemikiran demokratis liberal-pendapat bahwa tindakan etis dipandu oleh prinsip universal, berimbang daripada ketertarikan personal atau faksi-merupakan tema yang penting dalam debat mengenai bagaimana analisa kebijakan harus dilakukan, masih tidak ada satu orangpun yang secara menyeluruh menentukan prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang dicatatkan Braybrooke dan Lindblom (1970) dua decade yang lalu, sebuah pernyataan atas “pilihan naif” seperti mendukung kesamaan yang lebih besar tidak terlalu banyak mempengaruhi kita seperti halnya sebuah panduan terhadap kebijakan.
Dibalik ketidakmampuan dalam menciptakan sebuah penjelasan ketertarikan publik yang dioperasionalkan dan meliputi keseluruhan untuk diberikan sebagai standar dalam mengevaluasi dan membuat semua kebijakan publik, namun masih mungkin untuk dapat melihat suatu gagasan ketertarikan publik yang diberikan sebagai sebuah latar maupun fondasi terhadap analisa yang lebih terperindi dengan kriteria yang lebih khusus (lihat juga Martin 1991. Analis kebijakan dan pembuat kebijakan harus dapat memberikan alasan atas keputusan mereka-alasan yang dapat menahan pengawasan publik dan yang membenarkan tindakan mereka. Pembenaran ini seringkali merupakan “ketertarikan publik” atau “barang publik”, tidak hanya karena hal ini dianggap adil oleh pemerintah, namun juga karena banyak analis dan pembuat kebijakan benar-benar meyakininya.
Dikarenakan ketidakjelasan konsep ini, bagaimanapun. Kriteria yang lebih spesifik harus dikembangkan dimana cadangan kebijakan dapat diurutkan dan dievaluasi dalam ketertarikan publik. Kriteria-kriteria ini-keadilan, efisiensi dan efektifitas-didiskusikan di bawah ini.
KEADILAN
Bagi sebagian besar warga Amerika dan pembuat kebijakan, keadilan lebih sama dengan keadilan social daripada kesamaan. Sehingga keadilan berarti perlakuan sama terhadap orang yang berada dalam situasi yang sama. Dalam dunia nyata, dimana orang tidak berada dalam situasi yang sama, pengakuan keadilan seringkali diakui untuk pembagian kembali sumber daya yang langka. Pihak yang kalah di pasar membuat permintaan untuk pembagian upah-baik pendapatan dan jasa-dari pemenang kepada mereka sendiri.
Dalam perdebatan mengenai apa itu distribusi jasa dan pendapatan yang adil, ada dua kedudukan yang bersaing. Di satu sisi, perbedaan antar orang dalam kecerdasan, keahlian, pendapatan, kekayaan, pendidikan dan status pekerjaan dianggap merupakan norma dan usaha apapun untuk mengubah perbedaan ini harus disesuaikan dengan hati-hati terhadap tujuan dan nilai social lainnya. Di sisi lain, kesamaan dalam pembagian kecerdasan, keahlian, pendapatan, kekayaan, pendidikan dan status pekerjaan dianggap norma, dan keterbiasan dari kesamaan juga harus disesuaikan dengan hati-hati terhadap tujuan dan nilai social lainnya.
Perundang-undangan di Amerika Serikat biasanya merupakan sebuah perjanjian antara dua posisi ini. Secara umum, pembuat kebijakan mengukur seberapa adil suatu jasa yang didistribusikan di antara berbagai kelompok target ddengan mempertimbangkan seberapa banyak kebutuhan jasa dari apa yang diterima oleh indovidu di tiap kelompok penerima. Karena kebutuhan dan kemampuan individu dan kelompok akan berbeda, keadilan tidak harus diinterpretasikan dengan arti bahwa jumlah yang sama dari barang atau jasa yang harus diberikan kepada tiap kelompok atau individu haruslah sama, melainkann jumlah yang adil harus diberikan.
EFISIENSI
Efisiensi adalah rasio input terhadap output. Inout adalah sumber daya yang diubah melalui aktifitas kedalam output kebijakan. Kebijakan yang mencapai tujuan lebih dari yang diinginkan dengan biaya yang lebih sedikit adalah lebih efisien daripada mereka yang memiliki tujuan yang sama namun dengan biaya yang lebih besar atau tujuan yang lebih sedikit dengan biaya yang sama. Sudah terbukti bahwa birokrasi, tidak seperti produsen sector swasta, tidak hanya tidak memiliki alasan untuk menjadi efisien karena mereka tidak beroperasi demi keuntungan, tetapi tidak ada batasan yang jelas atas proses produksi bagi barang publik, tidak seperti yang dimiliki oleh sector swasta. Bagi sebagian besar jasa dan program publik, keberagaman tujuan yang dihubungkan dengan aktifitas apapun yang diberikan membuat pencapaian efesiensi yang lebih rumit dan bermasalah dibandingkan di sector swasta.
Sebagai hasil dari tujuan yang bertentangan dan prioritas yang berbeda untuk kelompok tertarik yang berbeda, efisiensi secara umum dicapai di dalam kebijakan pemerintah hanya dalam cara yang terbatas. Meskipun demikian, dibalik kesulitan pencapaiannya di lembaga pemerintah, efisiensi adalah kritera penting di dalam literature kebijakan publik.
EFEKTIFITAS
Efektifitas-Jangkauan dari sebuah kebijakan untuk mencapai tujuannya-merupakan kriteria lain yang digunakan dalam evaluasi cadangan kebijakan. Dalam istilah teknisnya adalah rasio dari output yang sebenarnya untuk merencanakan output terhadap waktu. Hal ini berbeda dari efisiensi dimana efektifitas terlihat pada sisi pencapaian mutlaknya sedangkan efisiensi hanya terpusat pada seberapa banyak unit keluaran yang dicapai seseorang untuk unit inputnya. Oleh karena itu sebuah kebijakan mungkin dapat menjadi sangat efisien dalam arti bahwa pengeluaran satu dollar akan menghasilkan output yang bernilai satu dollar, tetapi total output mungkin cukup kecil. Seorang pembuat kebijakan biasanya akan memilik suatu kebijakan yang sedikit efisien yang mencapai 90 sen pada outputnya untuk setiap dollar yang ikeluarkan, tetapi total 1 juta dollar terhadap kebijakan yang lebih efisien yang dapat mencapai output 1 dollar untuk setiap dollar yang dihasilkan tetapi memiliki outpun setengah juta dollar. Sehingga akan mungkin bagi alternated kebijakan untuk menjadi sangat efisien, tetapi sangat tidak efektif. Kegagalan untuk membedakan efektifitas dari efisiensi menjadi sebuah kekurangan dari beberapa pekerjaan penting di dalam bidang kebijakan yang ditulis oleh ilmuwan politik (untuk contoh lihat, Bobrow dan Dryzek 1987; Stone 1988).
—
Artikel ini merupakan hasil penerjemahan oleh Dian Translation.
